Aktivis Meduga Ada Peran ASN dalam Polemik Pengurus Rusunami City Park Cengkareng

JAKARTA – Carut marut kepengurusan Rusunami City Park Cengkareng, Jakarta Barat diduga ada keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diungkapkan oleh aktivis muda dan pengamat kebijakan publik Joseph Sutanto, SH pada saat dijumpai wartawan di bilangan Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2023).

Joseph memaparkan, selain dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus Rusunami, ia menduga ada oknum ASN dari tingkat bawah sampai dengan tingkat provinsi yang berperan dalam praktik dugaan penindasan terhadap warga penghuni Rusunami City Park.

“Dugaan saya ada main, antara oknum yang mengaku sebagai pengurus dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang mencari keuntungan di Rusun itu,” ujarnya.

Kita semua bisa saksikan, lanjut Joseph, apartemen atau Rusun kecil di wilayah Jakarta ini rata-rata bermasalah dengan kepengurusan. Lain halnya dengan apartemen-apartemen besar yang tidak pernah ada masalah soal pengurus P3SRS.

“Pemerintah provinsi seperti sengaja membuat kebijakan-kebijakan yang membingungkan warga, sehingga memicu konflik internal di pengurus dan warga itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, pengembang atau developer seperti seolah-olah dibuat bungkam tanpa dilibatkan dalam persoalan kepengurusan yang terjadi. Sehingga kebijakan ambigu dari para oknum pejabat ini justru membuat kisruh yang tidak ada ujung pangkalnya.

“Jadi warga justru dibuat saling gugat, saling serang, serta menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan dengan kebijakan yang membingungkan itu. Sebenernya simpel, kembalikan saja dulu kewenangan kepengurusan kepada pengembang untuk membentuk pengurus P3SRS baru, pemerintah tinggal melakukan pengawasan saja,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga penghuni Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) City Park Cengkareng, Jakarta Barat mengeluhkan buruknya pengelolaan manajemen rumah susun yang semakin bobrok.

“Pengelola semakin hari semakin parah, kami warga penghuni di sini semakin ditindas oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun),” ujar salah seorang warga yang merasa takut disebutkan namanya pada Minggu (3/12/2023) sore.

Ia mengaku, jika ada warga yang melakukan protes terhadap pengurus P3SRS Rusunami City Park selalu diintimidasi oleh oknum-oknum yang mengaku pengurus. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan ancaman-ancaman kekerasan jika menyuarakan keluhan mereka.

“Nama saya jangan disebut ya bang, saya takut. Soalnya di sini kalau ada yang protes selalu diteror dan diancam-ancam sama oknum itu. Dulu saja ada warga yang sampai baku hantam gara-gara komplain soal lahan parkir. Rame kan itu videonya di YouTube,” papar warga tersebut.

Ia menjelaskan bahwa selama ini warga penghuni Rusunami City Park resah dan merasa tertindas oleh ulah oknum-oknum yang mengaku pengurus untuk memperkaya diri sendiri bersama kelompoknya. “Coba bayangkan bang, kita tinggal di tempat sendiri, apa-apa harus bayar, fasilitas pada rusak, lift, CCTV, bayar parkir mahal, bayar air mahal. Ngga tau duitnya kemana itu tiap bulan tarik dari warga,” katanya.

Warga lainnya mengaku, pengelola atau pengurus P3SRS saat sebenarnya kosong dan seharusnya dilakukan pemilihan ulang pada tahun 2021. Akan tetapi hingga saat ini hal itu tidak dilakukan dan seakan-akan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.

“Harusnya sudah ada pemilihan lagi dari tahun 2021, tapi sampai sekarang ngga dilakukan. Mereka udah keenakan menikmati keuntungan dari City Park, makanya seakan-akan tidak akan ada lagi pemilihan,” terangnya.

Dengan ketidakadilan itu, sejumlah warga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Perumahan Rakyat, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah instansi pemerintah lainya. “Kami sudah bersurat ke Pak Jokowi, Pak Gubernur DKI, dan instansi-instansi lainnya. Kami berharap ada keadilan untuk warga-warga di sini yang selama ini sudah cukup tertindas oleh oknum-oknum itu,” tukasnya.(ren)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. WKetua sun ong.
    Sekertaris janes, ex ketua pppsrs pertama.

    Kedua nya tidak ber ktp.
    Janes gak punya unit, gak tinggal di CP.

    Sun ong diduga saat itu gak punya unit.